MENUMBUH KEMBANGKAN
PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN
Oleh Jarwanto *)
Kalau kita mengambil Misi dan visi Gubernur Jawa Tengah Terpilih Bibit Waluyo “ BALI DESO MBANGUN DESO “ . Hal tersebut kalau kita simak mengandung arti yang sangat luas. Misi dan dan visi itu merupakan cermin kepribadian dan pengabdian dalam rangka kepemimpinan sebagai orang Nomor satu di Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian harus diikuti dan di aplikasikan oleh jajarannya dari Bupati Hingga Ketua RT sewilayah Jawa Tengah .
Dalam Mengaplikasikan misi dan visi tersebut, Bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Sampai ke tingkatan Desa ? Hal ini tentunya harus ada sinergi antara pemangku kebijakan pemerintah ditingkatan Gubernuran sampai dengan Pemerintah Desa. Kalau dilihat dari arti penting secara luas bahwa perpustakaan adalah sebagai penunjang , sumber , Referensi dan juga merupakan sebagai tempat penyimpanan dukumen yang ada dan penting diwilayah Propinsi sampai dengan Desa . Yang jelas bahwa perpustakaan disamping berfungsi sebagai tersebut diatas juga merupakan tempat untuk menyimpan arsip/ dokumen yang ada dan bersejarah. Karena masing daerah atau desa di Jawa Tengah Pada umumnya juga memiliki silsilah atau legenda tersen diri dan ditulis berdasarkan keterangan masyarakat, tokoh adat , sesepuh ini merupakan salah satu bentuk aspirasi dalam rangka penyimpanan dalam bentuk tulisan / karangan dari berbagai sumber.
Pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan desa / kelurahan untuk saat ini tentunya bukan hanya sekedar sebagai pelengkap struktural pemerintah desa / kelurahan, namun sudah merupakan hal yang pokok harus dipenuhi untuk menambah referensi , bahan pustaka bagi pustakawan sebagai inspirasi mengubah pola piker masyarakat untuk membaca pengetahuan yang ada sesuai dengajn peerkembangan di berbagai bidang. Misal Bagaimana kelompok tani akan mengembangkan kegiatan usaha dibidang pertanian , itu tidak hanya mengandalkan dari Petugas Penyuluh Lapangan ( PPL ) Pertenian Saja , namun saat ini sudah banyak yang mencari refernsi buku , dan juga kegiatan lain di Desa / Kelurahan.
Dalam menanggapi permasalahan demikian itu tentunya bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDes ) , dibidang Pengembangan perpustakaan Desa / Kelurahan atau nama lain dari Perpustakaan desa / Kelurahan. Hal ini ada Beberapa Faktor yang perlu diperhatikan
Antara lain ;
1 . Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan
Disuatu desa / kelurahan di wilayah Kabupaten semarang
2. Pembaca ( Pemustaka )
Faktor pembaca merupakan sangat dominan / identik sekali dengan perkemvbangan perpustakaan desa / kelurahan . Dalam hal pembaca ( Pemustaka ) tentunya dari golongan mana yang biasa membaca ( Anak – anak SD, Remaja , Masyarakat Umum dan Sebagainya ) itu juga dapat dimonitoring, untuk menentukan pengambilan kebijaksanaan Pemerintah Desa Dan Kelurahan.
3. Bahan Pustaka ( Buku – Buku Bacaan )
Buku – buku bacaan tak kalah penting yang juga merupakan factor penentu sebuah perpustakaan Dalam perpustaakan desa tersebut sudah ada bahan pustaka yang disdiakan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka ( Pembaca ), Jenis Bacaan, klasifikasi Bacaan , kwalitas Bacaan , untuk siapa ( Petani, Ibu – ibu, Anak Pelajar SD, SMTP SLTA , Mahasiswa dan Lainnya )
Itu merupakan salah satu bentuk perpustakaan yang harus terpenuhi .
4. Kebijakan Pemerintah
Sebagai upaya pengembangan dan pertumbunhan perpustakaan Desa / Kelurahan tentunya adanya keikutsertaan dari berbagai pihak. Tentunya dalam hal ini yang lebih berkompeten adalah pemerintah sebagai Fasilitator, dinamisator dan motivator pertumbuhan sebuah perpustakaan . Yang lebih penting lagi bahwa segala sesuatu hal yang terkait dengan kegiatan desa dan kelurahan tak lepas dari bagaimana pemerintah Desa dan kelurahan ini bisa mewarnai, paling tidak bagaimana mengananggarkan berapa besar dari APBDes itu untuk membantu dalam rangka partumbuhan perpustakaan tersebut.
Sebelum menentukan anggaran Pemerintah Desa / Kelurahan mestinya sudah melalui beberapa kegiatan , yang antara lain menjaring aspirasi rakyat, Musrenbang dan atau usulan program dari berbagai kegiatan yang ada diwilayah kerjanya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini bisa dimasukkan program anggaran pertumbuhan perpustakaan desa / kelurahan . Dari anggaran Dana Alokasi Umum Desa ( DAUD ) dari 100 % itu mestinya dalam pembagian nya adalah 70% Fisik dan 30 % non Fisik. Dari yang 30 % tersebut tentunya bisa di alokasikan untuk perkembangan Pertumbuhan Perpustakaan , yang merupakan satu lembaga desa yang bergerak untuk memajukan pendidikan dan membuka Cakrawala pengetahuan.
Terkait Dengan Anggaran yang terbatas dari Kantor Perpusda Baik Dari APBD I Maupun APBD II tentunya dari Bapermasdes bisa menyarankan untuk kebijakan lain keterkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan tersebut. Dan lebih menekankan pada Pemerintaj Desa untuk menganggarkan biaya perpustakaan Desa / Kelurahan.
Sehingga nantinya diharapkan Bahwa Pemerintah Desa / Kelurahan bisa mengarahkan , mengevaluasi dan mengharapkan pelaporan dari pengelola perpustakaan Desa / Kelurahan Tersebut . Hal ini relevansinya Dengan Surat Keputusan Kapala Desa Dan Kelurahan tentang Berdirinya Perpustakaan dan Kepengurusannya, konsekwensi dari pnerbitan SK tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi pertumbuhan Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang berupa sarana dan prasarananya.
Sehingga apa yang diharapkan akan bisa terlaksana dengan baik , Pemerintah Desa / Kelurahan, Pengelola Perpustakaan , dan Masyarakat .
*) Ketua Forum Komunikasi Pengelola Perpustakaan / TBM Kabupaten Semarang
Ketua Forum Pedulim Lingkungan ( FPL ) Kabupaten Semarang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar